Beberapa daerah di Indonesia merayakan Hari Kehakiman Nasional dengan menggelar upacara yang dihadiri beberapa petinggi beserta staff dan jajarannya. Tanggal 1 Maret diperingati sebagai Hari Kehakiman Nasional yang bertepatan dengan peringatan serangan umum 1 Maret ini sangatlah unik jika dikaitkan dengan kondisi hukum Indonesia saat ini. Oleh karena itu, peringatan Hari Kehakiman Nasional ini seharusnya menjadi titik tolak dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia dengan cara menegakkan hukum seadil-adilnya. Namun, di Indonesia banyak sekali kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan beberapa institusi serta perangkat hukum. Hal ini menyadarkan sebagian besar masyarakat untuk memikirkan kembali eksistensi hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia sudah lama mengalami berbagai upaya reformasi hukum dan institusinya yang bertujuan untuk mewujudkan institusi penegakan hukum yang dapat melahirkan pemerintahan yang dapat mewujudkan keadilan untuk rakyat.
Hari Kehakiman Nasional adalah hari yang sangat penting untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk seluruh hakim Indonesia yang selama ini menjalani tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan keputusan dari suatu pengadilan. Jadi setiap hari nasional wajiblah untuk diperingati untuk mencontohkan dri sebagai warga Negara yang baik.
ini adalah tolak ukur setiap hakim dan sebagai rasa penghormatan bagi hakim-hakim di Indonesia. Kita ketahui bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia sangat membutuhkan peran seorang hakim dalam membuat sebuah keadilan.
Di bulan Maret, pergerakan hakim menggelora yang mencapai momentumnya pada tahun 2012 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Momen itu merupakan tonggak sejarah pengakuan negara untuk lebih memanusiakan profesi hakim.
Hakim merupakan seseorang yang diberi tugas untuk menetapkan hasil siding, membuat catatan pinggir pada berita acara putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting, dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Dalam peringatan ini diharapkan seluruh jajaran dan anggota keluarga di lingkungan departemen kehakiman memperoleh tambahan yang positif dan semangat yang tinggi dimana mampu meningkatkan perannya sebagai hakim yang adil. Dan juga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat pada hukum yang berlaku sesuai dengan UUD 1945.
Jadikan momentum ini menjadi semangat baru untuk hukum Indonesia. Baik jajaran di dalamnya, maupun masyarakat awam yang masih mencari keadilan. Semangat untuk merubah dan memperbaiki sistem hukum atau hanya sekedar memberikan kenyamanan bagi warga Indonesia sendiri.
EmoticonEmoticon